Transform Logo


UPAH BURUH TANI TEMBAKAU ANTARA TRADISI DAN REGULASI

saprudin      21 Mei 2018      ARTIKEL

Saprudin
Fasilitator Lembaga Transform

Sistem pengupahan buruh dalam usaha tani tembakau terus menjadi perhatian banyak pihak. Sisi yang banyak menjadi perhatian adalah masalah pembedaan nilai upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Beberapa hasil kajian menemukan bahwa perbedaan nilai upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan peran dan beban kerja. Pertanyaannya apakah terjadinya perbedaan nilai upah sebagai bentuk diskriminasi ataukah merupakan sebuah keputusan yang lahir dari tradisi lokal?

Sistem Upah Usaha Tani Tembakau

Secara umum terdapat dua skema pengupahan yang biasa berlaku di dalam dunia usaha, yaitu pengupahan berbasis jam kerja dan pengupahan berbasis hasil kerja. Kedua skema pengupahan ini terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya jenis usaha, salah satunya bisa dilihat pada usaha tani tembakau di Lombok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Training and Facilitation For Natural Resources Management (Transform,2017), terdapat dua model sistem pengupahan dalam usaha tani tembakau, yaitu sistem upah kerja harian dan sistem upah kerja borongan  . Pada sistem upah kerja borongan biasanya nilai upah seseorang ditentukan berdasarkan hasil kerjanya. Artinya nilai upah seorang buruh tergantung dari seberapa banyak barang yang bisa ia dihasilkan (produksi). Sementara sistem upah kerja harian tidak melihat hasil kerja sebagai dasar penentuan nilai upah, melainkan ditentukan berdasarkan jumlah jam kerja.

Kedua sistem pengupahan tersebut (sistem upah kerja harian dan sistem upah kerja borongan) tidak hanya berbeda dari sisi pendekatan yang digunakan dalam penentuan nilai upah, tetapi juga terdapat perbedaan bentuk pembayaran upah. Jika dalam sistem upah kerja harian pembayaran upah buruh tani dalam bentuk uang dan barang (makanan dan minuman), maka dalam sistem upah kerja borongan pembayaran upah buruh tani diberikan dalam bentuk uang saja, dalam istilah lokal disebut mangkes.

Sekelumit Perbedaan Upah

Selain terdapat beragam sistem upah kerja yang berlaku pada usaha tani tembakau di Lombok, terdapat juga adanya perbedaan nilai upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Pada musim tanam tahun 2017, dengan curahan jam kerja yang sama 8-9 jam/hari, besaran upah buruh tani perempuan rata-rata Rp 40.000/hari, lebih kecil jika dibandingkan dengan buruh tani laki-laki; rata-rata Rp 55.000/hari).

Ada beragam alasan sebab terjadinya perbedaan upah. Alasan yang paling mengemuka perbedaan nilai upah karena menganggap pekerjaan laki-laki lebih berat, sudah turun menurun (tradisi lokal) dan menganggap perempuan lebih lemah.

Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya perbedaan upah dilatarbelakangi oleh adanya pembagian peran kerja dan beban kerja yang berbeda antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan. Dimana penambahan peran dan pemberian beban kerja yang dianggap lebih berat dilakukan oleh buruh laki-laki pada beberapa tahapan produksi. Misalnya saat kerja membajak, mencangkul lahan, menyemprot hama dan penyakit, mengoven (pengeringan daun tembakau basah), ngebal, dan mengairi sawah, perempuan tidak terllibat secara langsung. Sementara pada tahapan kerja yang biasanya menjadi peran perempuan seperti mencabut rumput, memupuk, aplikasi suli (pemangkasan pucuk daun tembaku) memanen, dan menggelantang (mengikat daun tembakau), buruh laki-laki seringkali ikut terlibat.

Selain itu, dalam satu jenis pekerjaan terdapat penambahan porsi kerja terhadap buruh tani laki-laki. Misalnya pada saat panen, tugas perempuan adalah memetik daun, dan menaruh daun yang sudah dipetik di pematang. Sedangkan tugas laki-laki selain memetik daun juga mengumpulkan daun di pematang,mengangkut daun ke pinggir jalan, mengangkat daun ke mobil, dan menurunkan daun dari mobil. tingginya nilai upah buruh tani laki-laki dibanding buruh tani perempuan bukan karena alasan bias gender (perbedaan jenis kelamin) melainkan dikarenakan ada tambahan peran dan beban kerja lebih yang dikerjakan oleh buruh tani laki-laki.

Regulasi VS Tradisi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak buruh atas upah. Salah satunya adalah dikeluarkannya sebuah regulasi tentang penetapan standar upah minimum. Pada lingkup kabupaten, kebijakan ini dikenal dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Setiap daerah kabupaten menetapkan standar upah dengan besaran yang berbeda-beda termasuk Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai daerah utama penghasil tembakau di Lombok. Di Kabupaten Lombok Timur, standar UMK bagi buruh/karyawan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.400.000, sementara di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebesar Rp 1.600.000. Perbedaan tersebut dilandasi oleh perbedaan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin hak buruh tentu saja patut diapresiasi, hanya saja kebijakan ini tidak implementatif. Suka tidak suka, standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemda belum bisa diterapkan pada semua lapangan usaha terutama bagi para pelaku usaha menengah ke bawah termasuk para petani tembakau.

Bagi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan alat kerja produksi modern (berbasis teknologi), penerapan standar UMK tentu tidak jadi masalah, sebaliknya menguntungkan bagi mereka. Bagaimana tidak, penggunaan alat kerja yang modern akan memperkecil pelibatan tenaga manusia dalam hubungan kerja produksi yang pada akhirnya akan memperkecil biaya (cost) produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun tidak demikian bagi petani dalam usaha tani tembakau, keterbatasan alat produksi modern yang digunakan mengharuskannya untuk mengandalkan lebih banyak tenaga kerja manusia. Konsekuensi dari banyaknya tenaga kerja (buruh tani) yang digunakan menyebabkan semakin tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani.

Oleh sebab itu, UMK bukanlah acuan dasar bagi petani dalam menentukan besaran upah bagi buruhnya. Sebaliknya penentuan besaran upah dalam usaha tani tembakau ditentukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan atas dasar kesetaraan yang diletakkan pada prinsip saling membutuhkan tanpa ada dominasi salah satu pihak. Artinya petani dan buruh tani masih bisa tawar-menawar besaran upah yang akan diberlakukan sebelum aktifitas kerja dilakukan. Berbeda dengan sistem penetapan upah yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan skala besar. Biasanya penetapan standar besaran upah ditentukan secara sepihak oleh pemilik perusahaan.

Selain penentuan standar upah yang diletakkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, terdapat kekhasan dalam usaha tani tembakau yaitu adanya pemberian makan oleh petani kepada buruhnya selain memberikan uang. Misalnya, di Kabupaten Lombok Timur, menurut petani, rata-rata nilai makan yang diberikan petani kepada buruhnya sebesar Rp.14.000. Sementara di Kabupaten Lombok Tengah nilai rata-rata makan yang diberikan sebesar Rp.15.000. Besarnya nilai makan yang dikeluarkan oleh petani apabila dikalkulasi selama 25 hari kerja sebesar 375.000/bulan. Sehingga Jika dikalkulasi upah rata-rata buruh tani (Rp 55.000, + Rp 15.000/hari) sebenarnya sudah mendekati UMK.

Disamping itu, perbedaan upah antara upah buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan dalam usaha tani tembakau sesungguhnya bukanlah semata-mata karena perbedaan jam kerja melainkan karena adanya pebedaan peran dan beban kerja. Seorang buruh tani laki-laki mendapatkan upah lebih tinggi dikarenakan mendapatkan peran dan beban keja lebih dalam proses kerja produksi tembakau. Sementara penentuan peran kerja bukanlah karena egoisme/pemaksaan oleh salah satu pihak melainkan merupakan sebuah keputusan yang lahir dari warisan tradisi (keraifan lokal) yang sudah sejak lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Dan sejauh ini, buruh perempuan juga menerima perbedaan upah tersebut sebagai suatu kewajaran. Oleh sebab itu, perbedan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani permpuan dalam usaha tani tembakau, dalam pandangan penulis,  bukanlah sesuatu yang diskriminatif.

Share to:

Twitter Facebook Google+ Stumbleupon LinkedIn

Profil Lembaga

Pengalaman

Pengunjung

Flag Counter

MEMBAWA PERUBAHAN KEARAH YANG LEBIH BERMAKNA

© LEMBAGA TRANSFORM