Transform Logo


PANGAN LOKAL "Antara mimpi dan Realitas"

suyono      08 Februari 2019      ARTIKEL

Suyono
Direktur Lembaga Transform

Lahan tanaman produksi menyempit, jumlah manusia bertambah, dan kebutuhan pangan meningkat.  Indonesia adalah negeri subur, ironisnya lahan subur telah berubah fungsi menjadi lahan industri dan properti. Jika hal ini terus dibiarkan, pada suatu titik nanti, Indonesia akan mengalami krisis pangan, yang berujung pada lost generation. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin adanya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang memadai. Karena Pangan merupakan hak azasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Indonesia merupakan negara agraris dan kepuluan terbesar di dunia.  Di seluruh hamparan bumi Indonesia mulai dari Meraoke di Papua dibagian timur hingga Pulau Sabang di bagian paling barat, ataukah dari Pulau Saburajua di pulau terluar paling selatan dan di Miangas pulau terluar bagian utara terhampar luas lahan yang subur.  Kesuburan setiap pulau ini berbeda- beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, disetiap berkeliling di seluruh kepulauan di Indonesia selalu temui jenis tumbuh tumbuhan dan tanaman pangan yang berbeda.

Adanya jenis tumbuhan dan tanaman pangan yang berbeda ini, pada akhirnya akan membentuk pola konsumsi terhadap jenis tanam pangan tertentu. Sebelum tahun 80-an masyarakat Indonesia memiliki aneka kuliner pokok yang dikonsumsi sebagai makanan utama. Misalnya, sagu merupakan makanan pokok untuk sebagian besar masyarakat kepulauan di Provinsi Maluku dan Papua. Beras dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Jawa, Bali dan Nusatenggara serta Sumatra. Tiwul dikonsumsi oleh masyarakat di Gunung Kidul Jogjakarta, Lombos (Uwi) dikonsumsi oleh masyarakat di sumba ketika musim paceklik dan lain sebagainya.  

Berbagai macam kuliner lokal sebagaimana diatas, ternyata setelah tahun 80-an atau diawal tahun 90-an telah berubah. Perubahan itu disebabkan oleh adanya kebijakan negara dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menyeragamkan masyarakat Indonesia harus mengkonsumsi beras.  Memang bila dilihat potensinya, sebagai salah satu negara agraris terbesar didunia, sudah seharusnya bangsa Indonesia tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi swasembada pangan (beras). Sejarah membuktikan Indonesia pada tahun 1984 pernah mengalami swasembada beras. Oleh karena itu, Dunia memuji keberhasilan Indonesia dipentas international yang mampu memenuhi kebutuhan beras untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Dan Puncak pengakuan ini adalah Presiden Soeharto diundang sebagai pembicara pada dihadapan sidang FAO di Italia.

Ditahun tahun sebelum 90-an Indonesia mampu memaksimalkan lahan - lahan subur untuk ditanami tanaman pangan. Hal ini didukung oleh kebijakan negara yang secara besar besaran investasi dibidang infrastruktur pertanian, seperti; pembangunan irigasi primer, sekunder dan tersier ,seperti ; pembangunan waduk besar atau embung embung , misalnya Waduk Saguling, Kedung Ombo dan lain sebagainya, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan.

Semua investasi dibidang infrastruktur ini sebenarnya untuk mencapai kebijakan negara yaitu pertanian sebagai basis mendukung tumbuh dan berkembangnya sector industrialisasi. Faktanya memang industrialisasi setelah sektor pertanian tumbuh dipuncak,  banyak terjadi investasi masuk.  Mereka berinvestasi di wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Pemerintah sangat menyambut baik tumbuhnya industrialisasi ini. Dimanapun diseluruh wilayah di Indonesia, pemerintah memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi disektor industrialisasi dan juga sector property.

Tumbuhnya era industrialisasi ternyata lebih cepat dari pada pertumbuhan sector pertanian. Industri yang tumbuh bukan hanya industry dibidang manufacturing, tetapi juga merambah di industrialiasi sector jasa perdagangan dan property. Era tahun 90-an dan tahunan 2000-an hingga saat ini merupakan era yang sangat masif pembangunan industrialsiasi dalam artian luas.

Perkembangan industrialsiasi disatu sisi ternyata menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap sektor tanaman pangan lokal.  Sektor industri merupakan sector yang lapar lahan. Karena mereka dapat mendirikan industry yang umumnya dilahan-lahan yang subur dan produktif. Faktanya bisa disaksikan misalnya diwilayah perkotaan, dimana lahan-lahan yang subur dan produktif ternyata saat ini berubahan menjadi lahan perkantoran baik kator pemerintahan maupun swasta, serta property dan peruntukan lainnya.  Berdasarkan data Kementrian Agrarian dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, rata-rata alih fungsi lahan per tahun mencapai 150 ribu hingga 200 ribu hektare. Lahan ini menghasilkan kurang lebih dengan 900 ribu – 1,2 juta ton beras per tahun bila dikonversi minimal 6 ton per ha.

Dampak lapar lahan dibidang industry mulai dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Dibidang pangan Indonesia tidak lagi sebagai negara yang berswasembada pangan tetapi justru menjadi pengimpor pangan dari negara tetangga seperti; Kamboja, Vietman, Cina, India dan lain sebagainya. Sektor pertanian yang investasi infrastruktur sangat besar diera orde baru, ternyata saat ini tidak banyak yang berfungsi, karena lahan yang akan dialiri juga sudah beralih fungsi.

Pemerintah di era Jokowi memiliki kebijakan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu yaitu berswasembada pangan. Kebijakan  yang fenomenal disamping untuk mewujudkan swasembada pangan juga untuk mendukung kemandian bangsa dalam hal pangan . Salah satu pijakanannya yaitu Undang- undang  Nomor 18 tahun 2018 Tentang Pangan dan juga Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kebijakan ini kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi dan juga PP Nomor 12 tahun 2012 Tentang Isentif PLP2B . Pertanyaannya apakah kebijakan tersebut ditingkat implementasi sudah dilaksanakan dengan optimal?

Bila dilihat dari fakta dilapangan, ternyata untuk mengembalikan kejayaan dibidang pangan dengan berswasembada ternyata banyak sekali menghadapi kendala. Beberapa kendala yang Nampak didepan mata adalah banyaknya lahan pertanian klas I dan kelas III yang telah dialih fungsikan menjadi peruntukan bangunan perkatoran, pertokoan, perumahan, dan lain sebagainya.  Faktor yang mempengaruhi kenapa lahan-lahan produktif tersebut dilepas oleh para pemilik lahan, karena faktor; (1) kepemilikan lahan merupakan kepemilikan pribadi. Oleh kerena itu, siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi si pemilik hak untuk melepas hak atas lahan kepada badan atau orang lain. (2) Implementasi kebijakan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik ditingkat negara, provinsi maupun kabupaten/Kota terkesan tidak menjadi acuan dalam memberikan ijin perutukannya.  Banyak pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya membuat perda RTRW bahkan banyak juga yang belum selesai membuatnya. Bila ada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerbitkan kebijakan tentang RTRW ternyata juga  tidak sampai membuat rencana detail tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota. (3) Pemerintah daerah dengan adanya alih fungsi lahan lebih diuntungkan karena akan meningkatkan pendapatan dari pajak dan juga pemasukan dari ijin-ijin lainya. Sementara itu, bila masih berupa lahan pertanian, maka pemasukan pemerintah lebih rendah karena hanya mendapatkan pajak saja. Disinilah sebenarnya adanya Tarik menarik kepentingan prakmatis pemerintah daerah dengan upaya untuk melindungi lahan pertanian. (4) Negara atau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota berdalih tidak memiliki anggaran yang cukup untuk bisa melindungi lahan lahan produktif milik masyarakat. (5) Anomali / perubuahan iklim yang terjadi saat ini ternyata juga memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Dampak dari semua hal tersebut diatas, Indonesia mengalami kerawanan dalam hal ketersediaan, akses dan distribusi pangan. Makanya tidak heran bila saat ini, sering terjadi kelangkaan pangan tertentu disejumlah wilayah indoneisa.

Lalu apa yang bisa dilakukan terkait situasi diatas, salah satu solusinya adalah meninjau ulang kebijakan berasisasi. Bahwa Indonesia dengan berbagai ragam tipologi wilayah dan iklim serta cuaca yang ada, memiliki kompleksitas yang sangat besar dibidang pangan. Oleh karena itu, menghidupkan kembali konsumsi pangan lokal bukanlah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak.

Share to:

Twitter Facebook Google+ Stumbleupon LinkedIn

Profil Lembaga

Pengalaman

Pengunjung

Flag Counter

MEMBAWA PERUBAHAN KEARAH YANG LEBIH BERMAKNA

© LEMBAGA TRANSFORM