Kegiatan rapat koordinasi proyek pengelolaan pengetahuan pembangunan sumberdaya pesisir rendah emisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 26-28 April 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk Penyampaian hasil kegiatan BCC kuartal kedua kepada SKPD terkait di Provinsi dan Kabupaten lokasi proyek, terutama Kajian FS Demplot (NTB) berupa interim report. Penyampaian informasi rencana kegiatan kuartal ketiga, terutama persiapan Rapat Forum Multi Pihak (FMP/MSF) dan pembentukan Tim KLHS SPRE/ SEA LEADS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten lokasi proyek.
Proyek Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi yang dilaksanakan oleh Konsorsium Karbon Biru (BCC) dengan fasilitas dana hibah dari Milenium Challenge Account Indonesia (MCAI) pada awal Tahun 2016 ini telah memasuki kegiatan kuartal ketiga. Sebagai tindaklanjut telah diselesaikannya kegiatan-kegiatan serta laporan-laporan pada kuartal kedua serta persiapan pelaksanaan kegiatan pada kuartal ketiga maka BCC merencanakan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi keiga pada kuartal III. Kegiatan Rapat Koordinasi sebagai bentuk dukungan BCC terhadap pntingya aspek akuntabilitas dan tranparansi dari kegiatan Konsorsium Karbon Biru. Kegiatan ini dilakukan oleh Dr. Zulhamsyah Imran (PKSPL-IPB), M. Khazali Harahap, Arsyad Al Amin, M.Si, Alfian Pujian Hadi (Koordinator Provinsi NTB), Agus Muliadi Ashari (Korkab Loteng), Mas’ud (Korkab Lombok Utara).
Kegiatan coordination meeting di tingkat provinsi dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perkanan NTB yang dihadiri oleh Perwakilan Dinas DKP yaitu Lalu Hamdi yang menjabat Kepala bidang Pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta 2 orang staf, selain itu juga terdapat perwakilan dari Bappeda NTB. Kegiatan coordination meeting ini diawali dengan penyampaian kegiatan yang telah dilakukan pada kuartal 2 dan rencana kegiatan pada quartal ke 3 program Blue Carbon Concorsium. Hasil diskusi pada saat meeting coordination ini yaitu perlunya kerjasama antara BCC dengan pemerintah provinsi NTB terkait penyusunan KLHS SPRE dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga pentingnya dilakukan capacity building (terutama kegiatan TOT GIS dalam rangka penyiapkan sumber daya manusia pemerintah daerah yang dapat mendukung infrastruktur data spasial daerah). Adapun kegiatan workshoop yang akan dilaksanakan nantinya sepenuhnya akan didukung oleh pemerintah daerah khususnya dinas instansi terkait. Dalam kuartal 3 ini beberapa workshop yang akan dilakukan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten diantara workhsop multistakeholder forum (MSF) dan workshop pembentukan tim penyusun KLHS SPRE. Selain itu dikuartal ke 3 ini juga akan dilakukan penyelesaian laporan feasibility study lokasi demplot dan studi kelembagaan di lokasi demplot.
Share to:
Twitter Facebook Google+ Stumbleupon LinkedIn